JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi terhadap 199 personel yang terdiri dari Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen). Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026, sebagai bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier di lingkungan kepolisian.
Mutasi kali ini mencakup sejumlah jabatan strategis, baik di tingkat Markas Besar (Mabes) Polri maupun kewilayahan. Beberapa posisi yang mengalami pergantian di antaranya Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, serta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Kalimantan Utara, dan Kapolda Lampung.
Pada jabatan Wakabaintelkam Polri, Irjen Pol Wawan Muliawan dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri. Posisi yang ditinggalkannya kini dipercayakan kepada Brigjen Pol Anom Setyadji. Pergantian tersebut menjadi bagian dari penataan personel untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Perubahan juga terjadi pada posisi Kakorlantas Polri. Jabatan yang sebelumnya diemban Irjen Pol Wibowo kini dipercayakan kepada Brigjen Pol Aries Syahbudin. Pergantian pimpinan di satuan kerja yang menangani bidang lalu lintas ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program serta peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang lalu lintas dan keselamatan berkendara.
Di tingkat kewilayahan, Irjen Pol Agus Wijayanto mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, menggantikan Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing. Penunjukan tersebut menjadi salah satu bagian penting dari rotasi pimpinan kepolisian daerah dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan penguatan organisasi.
Sementara itu, jabatan Kapolda Kalimantan Utara kini dipercayakan kepada Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik. Ia menggantikan Irjen Pol Agus Wijayanto yang mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Pergantian ini menjadi bagian dari penyegaran kepemimpinan di lingkungan kepolisian daerah.
Mutasi lainnya terjadi pada jabatan Kapolda Lampung. Brigjen Pol Yustan Alpiani dipercaya mengisi posisi tersebut menggantikan Irjen Pol Helfi Assegaf. Dengan adanya pergantian sejumlah pimpinan di tingkat kewilayahan, para pejabat baru diharapkan segera memahami kondisi keamanan, karakteristik masyarakat, serta tantangan yang dihadapi di wilayah masing-masing.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi kepolisian. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya berkaitan dengan pergantian jabatan, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan karier dan penguatan kinerja institusi agar pelaksanaan tugas kepolisian tetap berjalan optimal.
“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/10/2026).
Johnny juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan tugas dan memberikan kontribusi bagi institusi Polri. Pengabdian para pejabat sebelumnya diharapkan menjadi fondasi bagi penerusnya untuk menjaga kesinambungan program kerja sekaligus mendorong peningkatan kinerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Kepada para pejabat yang memperoleh penugasan baru, Johnny berpesan agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan karakteristik wilayah. Penyesuaian tersebut dinilai penting agar setiap program dapat berjalan secara efektif tanpa mengabaikan agenda yang telah dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya.
“Setiap pejabat diharapkan segera menyesuaikan diri, menjaga integritas, serta menghadirkan kinerja yang profesional dan responsif. Pada akhirnya, seluruh pelaksanaan tugas kepolisian harus berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Johnny menegaskan bahwa penguatan organisasi melalui mutasi jabatan harus berjalan beriringan dengan komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, pergantian pejabat perlu diikuti dengan kinerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Semangat tersebut sejalan dengan tagline Polri ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Polri akan terus berupaya hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutup Johnny.
Melalui mutasi terhadap 199 personel tersebut, Polri diharapkan mampu memperkuat efektivitas organisasi, meningkatkan profesionalisme anggota, serta menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas di seluruh wilayah Indonesia. Tantangan ke depan menuntut setiap pejabat yang mendapat amanah baru untuk bekerja secara berintegritas, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
