Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat kinerja positif pada semester I tahun 2026 dengan membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor visa sebesar Rp2,815 triliun. Capaian tersebut meningkat 6,42 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp2,645 triliun. Peningkatan tersebut diraih di tengah ketidakpastian kondisi global yang masih memengaruhi mobilitas internasional.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak semata-mata didorong oleh jumlah visa yang diterbitkan, tetapi melalui strategi peningkatan kualitas layanan serta pengawasan keimigrasian yang lebih efektif dan efisien. Menurutnya, transformasi digital dan penerapan kebijakan selective policy menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengesampingkan aspek keamanan negara.
Hendarsam menegaskan bahwa Ditjen Imigrasi kini tidak lagi berorientasi pada kuantitas penerbitan visa, melainkan memastikan setiap warga negara asing yang masuk ke Indonesia mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Di sisi lain, pengawasan tetap diperkuat agar potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum dapat diminimalkan.
Data semester I 2026 menunjukkan total penerbitan visa mencapai 3.924.500, atau turun 6,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4.209.465 penerbitan. Penurunan paling tajam terjadi pada Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang merosot hingga 87,91 persen, dari 438.423 menjadi 52.999 penerbitan. Namun demikian, visa kunjungan indeks C1 justru mengalami kenaikan sebesar 2,76 persen menjadi 3.829.902 penerbitan.
Dalam sektor pariwisata, wisatawan mancanegara asal Australia masih menjadi penyumbang kunjungan terbanyak ke Indonesia dengan 848.802 kunjungan. Posisi berikutnya ditempati China sebanyak 668.432 kunjungan, India 334.107, Korea Selatan 202.101, serta Amerika Serikat 186.463 kunjungan. Sementara itu, implementasi program Golden Visa mulai menunjukkan perkembangan positif dengan diterbitkannya 143 visa sepanjang semester pertama tahun ini.
Berdasarkan jenis visa yang diterbitkan, Visa on Arrival (VoA) masih mendominasi dengan total 3.481.490 penerbitan. Selanjutnya adalah visa kunjungan indeks C1 sebanyak 113.323 penerbitan serta visa kunjungan indeks C20 untuk keperluan instalasi alat sebanyak 83.852 penerbitan.
Di bidang pengawasan keimigrasian, Ditjen Imigrasi telah melaksanakan 10.911 tindakan administratif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.260 tindakan berupa pembatalan izin tinggal dan deportasi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran, membahayakan keamanan, maupun mengganggu ketertiban umum. Selain itu, terdapat 23 warga negara asing yang diproses secara hukum, dengan sebagian masih dalam tahap penyidikan dan persidangan.
Hendarsam menegaskan bahwa setiap tindakan administratif, mulai dari penangkalan hingga deportasi, merupakan bagian dari upaya menyaring kualitas orang asing yang masuk ke Indonesia agar tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional. Selama Januari hingga Juni 2026, Imigrasi juga mencatat 401 WNI dan 36 WNA dicegah bepergian ke luar negeri atas permintaan aparat penegak hukum. Selain itu, sebanyak 2.102 WNA masuk dalam daftar penangkalan, dengan mayoritas terkait pelanggaran keimigrasian. Petugas juga melakukan 1.704 penundaan keberangkatan terhadap pelintas yang dinilai berisiko.
Untuk pelayanan keimigrasian domestik, Ditjen Imigrasi menerbitkan 1.673.816 paspor selama semester I 2026, sementara 9.017 permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. Bagi warga negara asing yang menetap di Indonesia, diterbitkan 23.082 Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan 3.330 Izin Tinggal Tetap (ITAP). Selain itu, terdapat 54 permohonan Global Citizenship of Indonesia yang telah diproses. Data perlintasan juga menunjukkan keseimbangan arus mobilitas dengan 12.891.069 kedatangan dan 12.866.474 keberangkatan, baik WNI maupun WNA.
Menutup keterangannya, Hendarsam menyatakan capaian semester pertama 2026 menjadi fondasi penting bagi Ditjen Imigrasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia memastikan jajarannya akan terus memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian agar mampu menjawab tantangan global yang semakin dinamis, sekaligus menjaga keseimbangan antara pelayanan, pengawasan, dan keamanan nasional.
