SIEM REAP, Kamboja – Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko, memaparkan strategi nasional penguatan sistem keimigrasian Indonesia dalam forum The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) 2026 yang berlangsung di Siem Reap, Kamboja, pada 23 hingga 25 Juni 2026. Forum tersebut menjadi ajang penting bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama di bidang keimigrasian dan urusan konsuler.
Dalam paparannya, Hendarsam menegaskan bahwa Indonesia saat ini mengedepankan tiga pilar utama dalam penguatan sistem keimigrasian nasional, yakni penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), dan integrasi layanan digital. Ketiga pilar tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan negara sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih modern dan efektif.
Menurut Hendarsam, keberhasilan strategi tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas instansi yang terus diperkuat. Kolaborasi berbagai lembaga memungkinkan deteksi dini terhadap pelanggaran keimigrasian maupun berbagai bentuk kejahatan transnasional yang berpotensi mengancam keamanan nasional, baik sebelum, saat, maupun setelah proses pemeriksaan keimigrasian dilakukan.
Di sektor pengamanan perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengoptimalkan penggunaan analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) yang beroperasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Selain itu, pengawasan juga diperkuat melalui Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) yang berfungsi sebagai pusat pemantauan lalu lintas keimigrasian di tingkat nasional.
Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA juga terus ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi. Salah satu instrumen yang dinilai efektif adalah Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang telah terintegrasi dengan sistem milik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Integrasi tersebut memungkinkan pengawasan yang lebih cepat dan akurat terhadap potensi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.
Keberhasilan sistem tersebut tercermin dari pengungkapan kasus penipuan investasi daring di Batam pada awal Mei 2026. Melalui pemanfaatan APOA dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sebanyak 210 WNA berhasil diamankan terkait kasus tersebut. Langkah ini menjadi bukti nyata efektivitas pengawasan keimigrasian dalam mendukung penegakan hukum dan menjaga ketertiban nasional.
Selain menghadiri forum DGICM, Hendarsam juga melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan Department of Home Affairs (DHA) Australia. Dalam kesempatan itu, Indonesia menyampaikan usulan terkait mekanisme penerbitan Visa Kerja dan Liburan atau Working Holiday Visa (WHV) bagi warga negara Indonesia yang ingin bekerja dan berlibur di Australia.
Pemerintah Indonesia mengusulkan agar pengelolaan kuota WHV dilakukan melalui sistem undian (Ballot System) yang dinilai lebih adil, transparan, dan efisien. Usulan tersebut muncul sebagai respons terhadap tingginya minat masyarakat Indonesia untuk mengikuti program WHV sehingga diperlukan mekanisme seleksi yang mampu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pendaftar.
Dalam forum regional tersebut, Indonesia juga mendapat kepercayaan sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu penyelundupan manusia (People Smuggling) dalam implementasi Plan of Action (PoA) DGICM. Penunjukan ini menunjukkan peran strategis Indonesia dalam memimpin upaya kawasan ASEAN menghadapi tantangan kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.
Menutup rangkaian kegiatannya, Hendarsam menegaskan pentingnya penguatan kerja sama antarnegara ASEAN dalam pertukaran informasi intelijen dan penyelarasan teknologi pengawasan. Menurutnya, tantangan kejahatan transnasional hanya dapat diatasi melalui pendekatan yang terintegrasi dan komitmen bersama seluruh negara anggota ASEAN demi mewujudkan kawasan yang lebih aman, tertib, dan tangguh di masa depan.
