SURABAYA – Ancaman bencana hidrometeorologi mulai menjadi perhatian serius di Jawa Timur. Mengantisipasi potensi banjir, tanah longsor, angin kencang hingga cuaca ekstrem, Polda Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan personel, peralatan, serta koordinasi lintas instansi. Keselamatan masyarakat ditegaskan menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanggulangan bencana.
Keseriusan tersebut ditunjukkan melalui Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi yang dipimpin langsung Kapolda Jatim, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, di Lapangan Mapolda Jatim, Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai instansi terkait.
Apel tersebut bukan sekadar pengecekan kekuatan personel. Lebih dari itu, momentum ini menjadi langkah konsolidasi untuk memastikan seluruh unsur memiliki kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk ketika bencana melanda wilayah Jawa Timur.
Kapolda Jatim menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Negara tidak boleh terlambat hadir ketika warga membutuhkan pertolongan akibat bencana alam.
“Kesiapsiagaan ini adalah bentuk kehadiran negara untuk lebih siap memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam di wilayah Jawa Timur,” tegas Irjen Pol Dekananto.
Menurutnya, kesiapan penanggulangan bencana tidak bisa hanya diukur dari banyaknya personel yang diterjunkan. Ketersediaan peralatan, kemampuan menjangkau lokasi terdampak, efektivitas koordinasi, hingga kecepatan respons menjadi faktor penentu keberhasilan operasi kemanusiaan.
Karena itu, seluruh sarana dan prasarana pendukung harus dipastikan dalam kondisi siap operasional. Kebutuhan peralatan juga harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, sehingga penanganan bencana tidak terkendala ketika menghadapi kondisi geografis yang sulit.
Polda Jatim bersama pemerintah daerah dan instansi terkait kini meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman bencana hidrometeorologi. Banjir, tanah longsor, angin kencang, serta dampak cuaca ekstrem menjadi sejumlah potensi yang harus diantisipasi sejak dini.
Pengalaman penanganan bencana di Kabupaten Lumajang turut menjadi bahan evaluasi. Kapolda menyoroti pentingnya memperkuat kesiapan personel, mempercepat akses penyaluran bantuan, serta memastikan masyarakat terdampak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.
Tidak hanya bergerak ketika bencana terjadi, langkah antisipasi juga diarahkan pada pemetaan wilayah rawan. Dengan mengetahui titik-titik berisiko, seluruh unsur terkait diharapkan mampu menyusun langkah mitigasi lebih awal, termasuk menyiapkan personel dan peralatan di lokasi strategis.
Untuk menguji efektivitas koordinasi, Polda Jatim mendorong pelaksanaan simulasi penanganan bencana melalui Tactical Floor Game (TFG) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait.
Simulasi tersebut diarahkan untuk menyamakan pemahaman mengenai pola koordinasi, pembagian tugas, mekanisme komando, hingga langkah penanganan ketika situasi darurat terjadi. Dengan demikian, setiap unsur diharapkan tidak kebingungan dalam mengambil tindakan saat masyarakat membutuhkan pertolongan.
Kapolda juga menyampaikan bahwa evaluasi kebutuhan personel maupun peralatan akan terus dilakukan bersama Gubernur Jawa Timur, Pangdam, dan seluruh pemangku kepentingan. Percepatan pemenuhan kebutuhan operasional dinilai penting agar penanganan bencana tidak terhambat persoalan teknis maupun keterbatasan sarana.
“Negara harus hadir. Kami akan bersama-sama dengan Ibu Gubernur dan Pak Pangdam mengevaluasi kebutuhan tersebut. Karena ini menyangkut kemanusiaan, tentu harus ada upaya percepatan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi di lapangan,” ungkapnya.
Penguatan kesiapsiagaan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penanggulangan bencana membutuhkan kerja kolektif. Sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, BPBD, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat menjadi kekuatan penting untuk meminimalkan risiko serta mempercepat proses penyelamatan.
Melalui konsolidasi personel, pemeriksaan peralatan, pemetaan daerah rawan, hingga simulasi lintas instansi, Polda Jatim berupaya memastikan seluruh unsur bergerak dalam satu komando dan tujuan. Bukan sekadar siap menghadapi bencana, tetapi juga memastikan masyarakat tidak berjuang sendirian ketika musibah datang.
Kapolda Jatim menegaskan, keselamatan dan perlindungan masyarakat harus menjadi orientasi utama. Sebab, dalam penanganan bencana, kecepatan bertindak, ketepatan mengambil keputusan, dan kuatnya koordinasi dapat menentukan keselamatan banyak nyawa.
