JAKARTA — Polri terus mendorong transformasi layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) melalui penguatan sistem digital, integrasi data, serta kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Transformasi tersebut diarahkan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi.
Upaya itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Joint Commitment bertajuk “Transformasi Ekosistem Tata Kelola Layanan SKCK Terintegrasi dalam Mendukung Integrasi Pelayanan Publik Nasional Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Direktur Keamanan Khusus (Dirkamsus) Baintelkam Polri Brigjen Pol. Antonius Dwi Hendro Sunarko mengatakan, layanan SKCK secara penuh telah diterapkan secara maksimal sejak 2025. Pengembangan layanan kemudian terus dilakukan dengan menghubungkan sistem SKCK dengan sejumlah basis data kementerian dan lembaga terkait.
“Di SKCK Polri ini kita sudah masuk di super app. Data yang sudah terkoneksi antara lain Dukcapil, Ditjen Imigrasi, Bareskrim, dan BPJS. Ke depan pasti akan bergabung dengan yang lain-lainnya,” ujar Antonius.
Menurut Antonius, integrasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh SKCK. Polri bahkan tengah menyiapkan konsep agar masyarakat dapat mencetak dokumen SKCK secara mandiri.
“Roh dari SKCK full online ini adalah menghilangkan pertemuan antara pemohon dengan petugas kepolisian. Pada saat pencetakan blanko SKCK, bisa di mana saja. Tidak perlu datang ke kantor polisi, cukup dengan aplikasi SKCK online dan barcode yang dihasilkan,” jelasnya.
Konsep pencetakan mandiri tersebut saat ini masih berada dalam tahap uji coba. Polri telah menggunakan 10 mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di wilayah Jakarta untuk menguji mekanisme pencetakan SKCK secara mandiri.
Polri menargetkan konsep tersebut dapat dikembangkan lebih luas mulai 2027. Namun, penerapannya tetap akan mempertimbangkan kesiapan jaringan, infrastruktur, keamanan sistem, serta berbagai aspek teknis lainnya agar layanan dapat berjalan secara optimal.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Dr. Ir. Ismail, M.T. mengapresiasi langkah Baintelkam Polri dalam mendorong integrasi layanan SKCK dengan ekosistem pelayanan publik nasional.
Menurut Ismail, pemerintah dari sisi teknologi telah memiliki sejumlah solusi yang dapat mendukung pertukaran dan integrasi data antarkementerian serta lembaga. Tantangan berikutnya, kata dia, adalah membangun pola pikir kolaboratif sehingga seluruh instansi dapat bekerja dalam satu ekosistem pelayanan.
“Semangat yang sama, yaitu menjadi abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Sehingga pengintegrasian itu akan mengubah jargon kami, saya, dari masing-masing kementerian/lembaga menjadi jargon kita,” ujar Ismail.
FGD tersebut turut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain BPJS, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Joint Commitment sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung transformasi serta integrasi tata kelola layanan SKCK.
Dengan penguatan layanan digital dan integrasi data lintas instansi, Polri berharap masyarakat nantinya dapat mengakses layanan SKCK dengan proses yang semakin sederhana. Transformasi tersebut juga diharapkan mampu mengurangi kebutuhan masyarakat untuk datang langsung ke kantor polisi dalam proses pelayanan administrasi SKCK.
Pengembangan layanan SKCK terintegrasi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pelayanan publik yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan target pengembangan pencetakan mandiri mulai 2027, Polri terus menyiapkan ekosistem layanan yang mengutamakan kemudahan, kecepatan, transparansi, dan kebutuhan masyarakat.
