JOMBANG – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri memperkuat sinergi lintas instansi untuk mencegah praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok perkawinan campuran atau modus pengantin pesanan. Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Modus Pengantin Pesanan dan Perkawinan Campuran yang digelar di Hotel Yusro, Kabupaten Jombang, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026 yang mengusung tema “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”. Melalui kegiatan tersebut, Imigrasi Kediri berupaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).
Sebanyak 21 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Jombang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, kegiatan juga diikuti Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri, Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra, dalam sambutannya menegaskan bahwa fenomena perkawinan campuran perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak. Menurutnya, meskipun perkawinan beda kewarganegaraan memiliki aspek positif, praktik tersebut juga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai sarana eksploitasi perempuan Indonesia hingga mengarah pada tindak pidana perdagangan orang.
Ia menekankan pentingnya pemahaman bersama dan keterlibatan seluruh instansi terkait untuk mengenali indikasi penyalahgunaan perkawinan campuran sejak dini. Peran KUA dinilai strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan.
Melalui sosialisasi tersebut, para penyuluh pernikahan di lingkungan KUA diharapkan dapat memberikan edukasi kepada calon pasangan agar lebih memahami aspek hukum, administrasi, serta potensi risiko perkawinan campuran. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih waspada dan tidak mudah terjebak dalam praktik perdagangan manusia berkedok pernikahan.
Dalam sesi pemaparan materi, Kepala Disdukcapil Kabupaten Jombang, Masduqi Zakaria, menyampaikan penjelasan mengenai regulasi perkawinan campuran dari perspektif administrasi kependudukan. Materi tersebut mencakup konsekuensi pencatatan perkawinan, perubahan status dalam dokumen kependudukan, hingga status kewarganegaraan anak hasil perkawinan antara WNI dan WNA.
Masduqi juga menyoroti pentingnya koordinasi antara KUA, Disdukcapil, dan Imigrasi agar setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran memahami ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Keselarasan administrasi dan pertukaran informasi antarinstansi diharapkan mampu meminimalkan celah penyalahgunaan perkawinan untuk kepentingan perdagangan orang.
Sementara itu, Nasrullah dari Imigrasi Kediri mengupas lebih jauh mengenai modus pengantin pesanan serta aspek keimigrasian dalam perkawinan campuran. Ia menjelaskan bahwa praktik tersebut umumnya menyasar perempuan WNI dengan iming-iming keuntungan finansial, mahar bernilai fantastis, hingga janji kehidupan yang lebih sejahtera di luar negeri.
Masyarakat diminta mewaspadai sejumlah pola yang berpotensi menjadi indikasi TPPO. Di antaranya proses perkenalan dengan calon pasangan WNA yang berlangsung sangat singkat, janji pemberian mahar dalam jumlah tidak wajar, serta pengurusan paspor dan visa yang sepenuhnya dikendalikan oleh calon pasangan.
Risiko terhadap korban tidak berhenti setelah pernikahan berlangsung. Dalam sejumlah kasus, perempuan yang telah dibawa ke luar negeri berpotensi mengalami eksploitasi, pembatasan komunikasi dengan keluarga, hingga penahanan dokumen perjalanan. Kondisi tersebut dapat membuat korban kehilangan kebebasan dan kesulitan mencari pertolongan.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari para peserta. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah perlunya penguatan koordinasi antara KUA, Disdukcapil, dan Imigrasi dalam mengidentifikasi calon perkawinan campuran yang menunjukkan indikasi mengarah pada modus pengantin pesanan.
Selain itu, peserta turut membahas peluang kerja sama melalui nota kesepahaman atau MoU antara KUA dan Disdukcapil untuk mempercepat pembaruan data kependudukan setelah perkawinan tercatat. Pembahasan juga mencakup mekanisme penyampaian informasi keberadaan WNA serta usulan penguatan kebijakan administrasi bagi warga negara asing yang hendak melangsungkan perkawinan dengan WNI.
Melalui forum tersebut, Imigrasi Kediri mendorong terbentuknya mekanisme komunikasi dan pertukaran informasi yang lebih efektif antarinstansi. Apabila ditemukan informasi atau indikasi perkawinan campuran yang mencurigakan, pihak KUA maupun perangkat desa diharapkan segera berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kediri agar dapat dilakukan pendalaman lebih lanjut.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa fungsi Imigrasi tidak hanya terbatas pada pelayanan dokumen perjalanan dan pengawasan lalu lintas orang antarnegara. Imigrasi juga memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi, memperkuat pengawasan, serta mendorong perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan transnasional, termasuk perdagangan orang.
Dengan semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, Kantor Imigrasi Kediri berkomitmen memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan mampu membangun sistem kewaspadaan yang lebih kuat sehingga masyarakat, khususnya perempuan Indonesia, tidak menjadi korban eksploitasi berkedok perkawinan campuran.
Peringatan Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026 pun menjadi momentum untuk mempertegas komitmen pelayanan yang disertai pengawasan dan perlindungan. Sejalan dengan tema “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”, Imigrasi Kediri berupaya hadir lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memastikan setiap potensi penyalahgunaan jalur keimigrasian dapat diantisipasi sejak dini.
