JAKARTA – Aksi demonstrasi masyarakat Pati yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (27/8/2026) secara umum berjalan aman dan kondusif. Masyarakat tetap dapat menyampaikan aspirasi kepada DPR dengan tertib meski situasi sempat memanas pada malam hari.
Ketegangan terjadi setelah aksi demonstrasi berakhir. Kericuhan dilaporkan terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, yang diwarnai aksi pembakaran sepeda motor dan pos polisi.
Peristiwa tersebut diduga melibatkan pihak lain yang memanfaatkan momentum penyampaian aspirasi masyarakat Pati untuk menciptakan kerusuhan di Jakarta. Dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerhati Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta, Edi Saputra Hasibuan, menilai langkah pengamanan yang dilakukan Polda Metro Jaya bersama instansi terkait sejak siang hingga malam tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.
Menurut Edi, sikap humanis dan kesabaran aparat dalam menghadapi dinamika aksi demonstrasi patut mendapatkan apresiasi. Pendekatan tersebut dinilai penting agar masyarakat tetap dapat menyampaikan aspirasi tanpa menimbulkan gangguan keamanan.
“Kita memuji strategi pengamanan Polda Metro Jaya yang tetap humanis walau ada saja yang mencoba mengganggu keamanan dengan kericuhan yang terjadi malam hari di Pejompongan,” kata Edi, Jumat (28/8/2026).
Direktur Eksekutif Lemkapi tersebut juga menilai terdapat kelompok yang bukan bagian dari masyarakat Pati dan diduga berupaya memanfaatkan aksi untuk mengganggu situasi keamanan. Kelompok tersebut diduga memiliki tujuan membuat kondisi Jakarta menjadi rusuh.
Di tengah berlangsungnya aksi, lanjut Edi, masyarakat Pati tetap dapat menyampaikan aspirasi kepada DPR dengan tertib. Hal itu menunjukkan bahwa kegiatan penyampaian pendapat secara umum dapat berlangsung dengan aman meski terdapat gangguan pada malam hari.
“Kita melihat secara umum situasi keamanan dalam pengamanan demo berjalan kondusif. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dengan baik dan tujuan masyarakat tercapai. Polda Metro Jaya dalam pengamanan tetap mengedepankan pendekatan humanis,” ujarnya.
Terkait adanya puluhan orang yang diamankan karena diduga berpotensi melakukan kericuhan, Edi meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional. Apabila dalam proses tersebut ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum, tindakan tegas harus dilakukan sesuai ketentuan.
Edi menegaskan bahwa pendekatan humanis dalam pengamanan aksi tidak berarti aparat membiarkan tindakan yang melanggar hukum. Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Menurutnya, langkah tegas terhadap pelaku kericuhan diperlukan untuk menjaga ketertiban sekaligus memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terlindungi, sementara tindakan anarkis tidak dibiarkan mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
Ia berharap penanganan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat kericuhan dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum. Dengan pendekatan tersebut, pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi dapat tetap berlangsung humanis sekaligus tegas terhadap setiap pelanggaran hukum.
