Kediri — Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Setono Pande, Kota Kediri, memunculkan polemik baru yang menyentuh sisi kemanusiaan. Di balik trotoar yang kini terlihat lebih tertib dan bersih, tersimpan keresahan puluhan keluarga yang kehilangan sumber penghasilan sehari-hari.
Kebijakan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Kediri sejak awal Mei 2025 disebut berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat kecil. Puluhan PKL yang sebelumnya menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang di trotoar kini terpaksa berhenti atau mencari lokasi baru yang belum tentu aman dari penertiban.
Ketua LSM Suara Pemuda Bangsa Indonesia, Revi Pandega, menilai langkah tersebut bukan sekadar penataan kota, melainkan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup rakyat kecil. Ia menyebut kondisi para PKL saat ini sebagai “jeritan cacing di lambung”, sebuah metafora yang menggambarkan rasa lapar dan tekanan hidup akibat hilangnya mata pencaharian.
“Ini bukan hanya soal trotoar atau estetika kota. Ini soal anak-anak yang tidak bisa makan, ibu yang kesulitan membeli susu, dan ayah yang pulang tanpa membawa uang setelah tempat usahanya ditertibkan,” ujar Revi dalam keterangannya kepada Media Publik News Indonesia.
Menurut data internal organisasi tersebut, sedikitnya 120 kepala keluarga di sekitar Jalan Sam Ratulangi selama ini bergantung pada aktivitas perdagangan kaki lima. Pendapatan mereka berkisar Rp50 ribu hingga Rp150 ribu per hari, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, listrik, hingga biaya pendidikan anak.
Kini, sebagian PKL mencoba bertahan dengan berpindah ke gang-gang kecil atau kembali berdagang pada malam hari. Namun kondisi itu dinilai tidak memberikan kepastian karena mereka tetap dibayangi ancaman penertiban ulang. Situasi tersebut membuat banyak keluarga hidup dalam ketidakpastian ekonomi.
Dalam pernyataannya, Revi Pandega juga menyoroti keberadaan Pasar Setonobetek yang selama ini dijadikan solusi relokasi PKL. Menurutnya, pasar bertingkat tersebut justru tidak efektif karena minim pembeli dan dianggap tidak sesuai dengan karakter pasar tradisional masyarakat Kediri.
Ia menjelaskan bahwa model pasar vertikal dinilai gagal memahami perilaku konsumen lokal. Banyak pembeli, khususnya ibu rumah tangga dan lansia, enggan naik ke lantai atas karena akses yang melelahkan dan kondisi bangunan yang dianggap kurang nyaman. Akibatnya, pedagang yang menempati lantai atas kesulitan mendapatkan pembeli dan mengalami penurunan omzet drastis.
“Pedagang dipaksa masuk pasar resmi dan membayar retribusi, tapi pembeli sepi. Ini justru membuat mereka bangkrut perlahan. Negara meminta tertib administrasi, tetapi tidak menyiapkan ekosistem perdagangan yang hidup,” kata Revi.
Selain persoalan aksesibilitas, desain pasar tertutup dan bertingkat juga dianggap menghilangkan budaya interaksi sosial khas pasar tradisional Jawa yang selama ini menjadi daya tarik utama. Aktivitas tawar-menawar dan kedekatan antara penjual dan pembeli disebut tidak lagi terasa dalam konsep pasar modern bertingkat tersebut.
LSM Suara Pemuda Bangsa Indonesia mendesak Pemerintah Kota Kediri melakukan evaluasi total terhadap efektivitas Pasar Setonobetek. Mereka meminta adanya audit terhadap konsep pembangunan pasar, termasuk kajian ulang terkait kelayakan desain, aksesibilitas, serta dampaknya terhadap ekonomi rakyat kecil.
Revi juga mengusulkan solusi alternatif berupa pembangunan kawasan pasar semi permanen yang lebih ramah pedestrian namun tetap memberikan ruang usaha layak bagi PKL. Menurutnya, penataan kota seharusnya tidak hanya mengejar keindahan visual, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan hidup masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor informal.
Polemik penertiban PKL di Jalan Sam Ratulangi kini menjadi sorotan publik di Kota Kediri. Di satu sisi pemerintah berupaya menjaga ketertiban kota, namun di sisi lain muncul tuntutan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kemanusiaan dan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.
