TANGERANG – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia mencanangkan strategi optimalisasi layanan dan infrastruktur guna mewujudkan ekosistem digital keimigrasian. Pencanangan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026 yang digelar di Tangerang, Kamis (22/1/2026).
Rapat koordinasi yang mengusung tema “Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian” ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan transformasi institusi Imigrasi dengan prioritas nasional. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan standar pelayanan publik serta memperkuat peran Imigrasi dalam mendukung pembangunan nasional.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Silmy Karim, dalam arahannya menegaskan bahwa berbagai capaian yang diraih Imigrasi pada tahun-tahun sebelumnya merupakan hasil kerja keras dan inovasi yang berkelanjutan. Menurutnya, seluruh jajaran Imigrasi harus siap mengerahkan kemampuan terbaik untuk memperkuat peran institusi ke depan.
Silmy mencontohkan keberhasilan implementasi sistem All Indonesia yang mempermudah dan mempercepat proses perlintasan orang di pintu masuk negara. Sistem tersebut merupakan hasil perjalanan panjang Imigrasi dalam membangun integrasi dengan kementerian dan lembaga lain. Ia pun mendorong agar Imigrasi dapat menjadi percontohan transformasi digital bagi instansi pemerintah lainnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa fokus utama Imigrasi pada tahun 2026 adalah penyelarasan kebijakan pemerintah dengan Program Aksi Imigrasi. Hal ini diwujudkan melalui penguatan layanan berbasis digital serta modernisasi sarana dan prasarana di berbagai pintu gerbang negara.
Modernisasi tersebut meliputi penambahan unit autogate di sejumlah bandara, pelabuhan laut, Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga peningkatan fasilitas di Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT). Selain itu, Imigrasi juga mendorong penerapan sustainable business process melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti penggunaan panel surya di wilayah perbatasan dan daerah 3T.
Di sisi lain, aspek penegakan hukum juga menjadi perhatian utama. Imigrasi menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Upaya ini dilakukan melalui penguatan program Desa Binaan, edukasi masyarakat, serta sinergi lintas sektor.
Selain membahas layanan dan penegakan hukum, Rakor Imigrasi 2026 juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola organisasi. Sekretaris Jenderal Kementerian IMIPAS, Asep Kurnia, menekankan perlunya pembentukan struktur organisasi baru yang mendukung perencanaan strategis kebijakan keimigrasian, seiring dengan meningkatnya beban kerja dan tantangan institusi.
Rapat koordinasi ini turut menghadirkan pakar eksternal, antara lain Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara, Frizka Ferina, serta Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri, Rudi Syafruddin. Keduanya memberikan pembekalan terkait pengamanan ruang siber dan sinergi penegakan hukum demi menjaga integritas data serta ketertiban masyarakat di lingkungan keimigrasian.
Menutup rangkaian kegiatan, Silmy Karim menegaskan bahwa Imigrasi diinstruksikan untuk terus memperkuat ekosistem digital dan modernisasi infrastruktur sesuai arahan Menteri. Ia berharap pengakuan internasional yang diraih Imigrasi pada tahun 2025, termasuk dari Skytrax atas pelayanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta, dapat menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan dunia internasional.
