Polri Perkuat Blue Policing, Lindungi Nelayan dari Bom Ikan dan Kapal Ilegal

Polri Perkuat Blue Policing, Lindungi Nelayan dari Bom Ikan dan Kapal Ilegal

Loading

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat pengawasan wilayah perairan untuk melindungi nelayan tradisional dari praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, racun, hingga aktivitas kapal ilegal. Langkah tersebut menjadi salah satu prioritas dalam program Blue Policing yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Program Blue Policing mengedepankan pendekatan pencegahan, penegakan hukum, serta kemitraan dengan masyarakat pesisir. Upaya ini tidak hanya bertujuan menjaga keamanan laut, tetapi juga melindungi ekosistem dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan memiliki dampak luas. Selain mengancam kelestarian ekosistem laut, aktivitas tersebut juga mengganggu mata pencaharian dan keberlangsungan hidup nelayan tradisional.

“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri menekankan pentingnya perlindungan laut yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Pitoyo, Sabtu (21/11/2026).

Untuk merealisasikan program tersebut, Polri akan memperkuat patroli berbasis risiko, deteksi dini aktivitas ilegal, serta penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di wilayah perairan. Pengawasan difokuskan pada aktivitas yang mengancam keselamatan masyarakat dan merusak sumber daya laut.

Perhatian juga diarahkan pada praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Aktivitas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan akses sumber daya ikan hingga memicu konflik wilayah tangkap antara kapal penangkap ikan dan nelayan tradisional.

Pitoyo menegaskan, pengawasan laut tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Keterlibatan nelayan, pemerintah daerah, instansi terkait, serta komunitas pesisir diperlukan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mencegah konflik di wilayah perairan.

“Nelayan adalah mitra strategis Polri. Mereka memahami kondisi laut dan aktivitas di wilayah tangkapnya. Karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang lebih kuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih awal dan diselesaikan bersama,” jelasnya.

Kemitraan tersebut diwujudkan melalui pilar Blue Community dengan memperkuat forum dialog dan pemolisian masyarakat pesisir. Forum ini diharapkan menjadi ruang bagi nelayan untuk menyampaikan aspirasi, memetakan persoalan keamanan, serta mencari solusi secara partisipatif.

Polri juga membuka ruang bagi kearifan lokal masyarakat bahari dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut. Sejumlah aturan adat seperti Awig-awig, Sasi, dan Panglima Laot dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memelihara keamanan wilayah pesisir.

Selain memberantas praktik penangkapan ikan ilegal, pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan kecil turut menjadi perhatian. Polri berupaya mencegah penyalahgunaan distribusi agar kebutuhan bahan bakar untuk operasional melaut dapat terpenuhi sesuai ketentuan.

Aspek keselamatan nelayan juga menjadi bagian dari prioritas Blue Policing. Langkah yang dilakukan meliputi patroli perairan, pengamanan jalur pelayaran rakyat, serta edukasi mengenai pentingnya penggunaan jaket pelampung dan perlengkapan navigasi saat melaut.

Pitoyo menjelaskan, Blue Policing dijalankan melalui enam pilar strategis, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact. Keenam pilar tersebut mengintegrasikan pencegahan gangguan keamanan, kemitraan masyarakat, deteksi dini, penegakan hukum, perlindungan ekosistem, serta evaluasi dampak program.

Menurutnya, keberhasilan pengamanan laut tidak semata-mata diukur dari jumlah patroli maupun tindakan penegakan hukum. Indikator lainnya adalah berkurangnya gangguan keamanan, meningkatnya keselamatan nelayan, serta terjaganya keberlanjutan sumber daya ikan.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan nelayan dapat melaut dengan aman, sumber daya ikan tetap tersedia, dan ekonomi masyarakat pesisir terus berkembang. Inilah semangat Polisi Bersama Masyarakat yang diwujudkan melalui Blue Policing, menjaga keamanan sekaligus melindungi kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut,” pungkas Pitoyo.

Melalui penguatan Blue Policing, Polri berharap tercipta wilayah perairan yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan. Perlindungan terhadap nelayan tradisional pun diharapkan tidak hanya melalui penindakan terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga lewat kolaborasi berkelanjutan dalam menjaga laut sebagai sumber kehidupan masyarakat pesisir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *