![]()
JAKARTA – Polri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 704 personel pada November 2026. Perombakan jabatan tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya memperkuat kinerja institusi kepolisian dalam menghadapi dinamika dan tantangan tugas ke depan.
Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 20 November 2026 dan diumumkan pada Minggu (22/11/2026). Sejumlah perwira tinggi mendapatkan penugasan baru, termasuk mengisi posisi strategis sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam daftar mutasi tersebut, Irjen Pol Alfred Papare mendapat penugasan sebagai Kapolda Papua. Sementara itu, Irjen Pol Edfrie R. Maith dipercaya menjabat Kapolda Papua Barat.
Pergantian juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya. Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan mendapat amanah sebagai Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Langgeng Purnomo sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, serta Irjen Pol Abioso Seno Aji sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Selain itu, Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking ditunjuk sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. Penempatan para pejabat tersebut diharapkan mampu memperkuat kepemimpinan kewilayahan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di masing-masing daerah.
Penyegaran organisasi juga menyentuh jajaran Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda). Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo ditugaskan sebagai Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat, serta Kombes Pol Dr. Purwadi Wahyu Anggoro sebagai Wakapolda DIY.
Selanjutnya, Brigjen Pol Donny Adityawarman mendapat penugasan sebagai Wakapolda Bengkulu. Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana dipercaya mengisi posisi Wakapolda Sulawesi Tenggara, sedangkan Kombes Pol Sugeng Hariyanto ditunjuk sebagai Wakapolda Maluku Utara.
Tidak hanya pada tingkat kewilayahan, mutasi kali ini juga menyasar sejumlah jabatan strategis di lingkungan Markas Besar (Mabes) Polri. Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono mendapat penugasan sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.
Sementara itu, Irjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru ditugaskan sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri. Adapun Brigjen Pol Dwi Agus Prianto mendapat penempatan sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri.
Selain pergantian pejabat tinggi, mutasi terhadap 704 personel tersebut juga mencakup sejumlah posisi Kapolres dan jabatan lainnya di lingkungan Polri. Langkah ini merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kapasitas institusi.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi kepolisian. Penempatan personel dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, terutama meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.
“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Ia menambahkan, pergantian jabatan bukan sekadar rotasi struktural, melainkan bagian dari upaya organisasi memastikan setiap posisi diisi personel yang memiliki kemampuan dan integritas sesuai kebutuhan institusi.
Johnny juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan penugasan sebelumnya. Kepada pejabat yang mendapatkan amanah baru, ia berharap agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan karakteristik wilayah tugas masing-masing.
“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui mutasi dan rotasi tersebut, Polri berharap penyegaran organisasi dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalisme personel, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Pergantian kepemimpinan di sejumlah Polda juga menjadi momentum bagi para pejabat baru untuk melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah masing-masing.

