BEKASI — Kapolri mengapresiasi langkah serikat pekerja dan asosiasi pengusaha yang mulai membangun komunikasi bersama dalam membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Dialog sejak awal dinilai menjadi langkah penting untuk mencari titik temu di tengah adanya kepentingan pekerja dan dunia usaha yang harus berjalan beriringan.
Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” dan diikuti sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan.
Kapolri menyampaikan apresiasinya karena pembahasan terkait draf RUU Ciptaker kali ini diawali dengan komunikasi antara serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Menurutnya, pola komunikasi tersebut merupakan langkah positif yang perlu terus dipertahankan dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan.
“Saya sangat senang mendengar bahwa pembicaraan terkait dengan draf Undang-Undang Ciptaker dimulai dengan pembicaraan bersama antara teman-teman dari serikat pekerja dengan Apindo. Ini adalah permulaan yang sangat baik dan tentunya harus dipertahankan,” kata Kapolri.
Ia menilai perbedaan pandangan antara pekerja dan pengusaha merupakan sesuatu yang wajar dalam hubungan industrial. Namun, setiap persoalan diharapkan dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah dengan tetap memperhatikan hak-hak pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan perusahaan.
Menurut Kapolri, keseimbangan tersebut semakin penting di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global yang memberikan dampak terhadap dunia usaha maupun sektor ketenagakerjaan. Karena itu, diperlukan hubungan industrial yang sehat agar kepentingan pekerja dan perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Kapolri juga mengingatkan para pengusaha agar tidak memandang pekerja hanya sebagai tenaga kerja. Pekerja harus ditempatkan sebagai aset, mitra, sekaligus bagian penting dari keluarga besar perusahaan yang turut berperan dalam menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha.
“Kalau kita bicara kesejahteraan buruh, perusahaannya juga harus tetap hidup dan berkembang. Di situlah kita harus menemukan titik keseimbangan untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Selain hubungan industrial, Kapolri menekankan pentingnya menjaga iklim investasi agar tetap aman dan kondusif. Pemerintah saat ini terus mendorong hilirisasi dan investasi dengan harapan dapat membuka semakin banyak lapangan pekerjaan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Kapolri menyebut Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan perekonomian, antara lain berupa kekayaan sumber daya alam dan besarnya pasar domestik. Namun, potensi tersebut perlu didukung kepastian hukum, keamanan, serta hubungan industrial yang baik agar investasi dapat berkembang secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga meminta perusahaan tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik premanisme, pungutan liar, maupun gangguan keamanan lainnya di kawasan industri. Polri, kata dia, akan menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan sehingga dunia usaha dan investor dapat menjalankan aktivitasnya dengan rasa aman.
Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa upaya menjaga kondusivitas investasi tidak boleh mengesampingkan kepentingan pekerja. Perusahaan tetap harus mematuhi regulasi yang berlaku serta memastikan hak-hak buruh terlindungi dan dipenuhi.
“Investasi harus tetap kondusif, tetapi hak-hak buruh juga harus terus dijaga dan diperjuangkan. Semua harus berjalan seimbang,” tegasnya.
Kapolri optimistis kerja sama antara pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Komunikasi yang terjaga dinilai akan membantu Indonesia mempercepat hilirisasi, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi keberadaan SMK Mitra Industri MM2100 yang dinilai menjadi contoh konkret kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri. Keberadaan lembaga pendidikan tersebut diharapkan mampu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.
Kapolri berharap pekerja Indonesia ke depan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu mengisi berbagai posisi manajerial dan strategis di perusahaan. Dengan demikian, peningkatan kualitas tenaga kerja dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan industri nasional.
“Dengan semangat kebersamaan antara pengusaha, investor, buruh dan pemerintah, kita yakin Indonesia bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju,” pungkas Kapolri.
