![]()
JAKARTA – Bareskrim Polri terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan. Tidak hanya mengusut tindak pidana asal, penyidik kini menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk mengungkap aliran dana, pihak-pihak yang menikmati keuntungan, hingga aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut.
Pengembangan perkara ini dilakukan menyusul hasil penyidikan yang mengungkap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM jenis biosolar dalam jumlah besar. Dari praktik tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp67.904.375.000 atau sekitar Rp67,9 miliar.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan, perkara pidana asal sebelumnya ditangani Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026. Penanganan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Berdasarkan hasil penyidikan, modus yang digunakan para pelaku diduga melalui pemindahan BBM bersubsidi dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, BBM tersebut kembali dipindahkan menggunakan mekanisme ship-to-ship menuju kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Aktivitas yang diduga melanggar ketentuan distribusi BBM bersubsidi itu berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026. Dalam kurun waktu tersebut, total volume BBM yang dipindahkan diperkirakan mencapai 3.532 kiloliter (KL).
“Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi yang berkaitan dengan aktivitas pengangkutan BBM.
Suhasto menyampaikan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Sementara itu, pengembangan ke dugaan TPPU dilakukan melalui laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 dengan mengacu pada Pasal 607 KUHP.
Melalui pengembangan tersebut, Bareskrim akan menelusuri transaksi keuangan dan aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan. Penyidik menerapkan pendekatan follow the money dan follow the asset, yakni mengikuti aliran uang serta mengidentifikasi aset yang diduga diperoleh dari aktivitas ilegal.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., mengungkapkan bahwa para pelaku diduga menggunakan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM yang volumenya melebihi dokumen resmi.
Dalam praktiknya, BBM diangkut menggunakan truk tangki sebelum dipindahkan ke kapal SPOB dan selanjutnya menuju kapal tanker. Dokumen asal pengiriman kemudian diduga diubah menggunakan dokumen pengiriman lain sehingga aktivitas distribusi tersebut seolah-olah berjalan sesuai prosedur resmi.
“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November,” ungkap Taufik.
Ia menegaskan, penyidikan akan terus dikembangkan bersama Bareskrim Polri untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi tersebut.
Sementara itu, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi langkah Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Menurutnya, praktik semacam ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengganggu ketepatan penyaluran subsidi kepada masyarakat.
Ia menilai penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat merampas hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program subsidi pemerintah. Sebab, alokasi subsidi menggunakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dan sektor yang berhak.
“Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal,” ujar Chrisnawan.
Polri bersama BPH Migas pun berkomitmen memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi BBM bersubsidi. Pengembangan perkara ke ranah TPPU diharapkan tidak hanya mengungkap pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang menikmati keuntungan serta aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya mencegah kebocoran keuangan negara dan memastikan subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan penelusuran aliran dana dan aset, aparat penegak hukum diharapkan dapat mengungkap jaringan penyalahgunaan BBM bersubsidi secara lebih menyeluruh.

