![]()
JAKARTA – Polri memperkuat program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) sebagai langkah membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan. Program ini menyasar kelompok masyarakat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyandang disabilitas melalui pendataan, peningkatan keterampilan, hingga fasilitasi penempatan kerja.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan Polri dalam merespons persoalan ketenagakerjaan. Tidak hanya menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polri juga berupaya mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi dengan dunia usaha.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan program POLIRAN di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, Rabu (11/11/2026). Menurutnya, persoalan pengangguran berkaitan erat dengan kondisi sosial dan kesejahteraan keluarga.
“Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu, Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar Kapolri.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol M. Rudy Syafirudin menjelaskan, sesuai arahan Kapolri, pelaksanaan POLIRAN saat ini diprioritaskan bagi masyarakat terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Penjelasan tersebut disampaikan Rudy di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia mengungkapkan, pendataan terhadap masyarakat yang kehilangan pekerjaan mulai dilakukan di sejumlah daerah. Salah satunya di Banten, yang berdasarkan pendataan awal disebut terdapat sekitar 1.000 orang terdampak PHK.
Untuk menjangkau masyarakat secara langsung, Polri mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan. Petugas tidak hanya melakukan pendataan pencari kerja, tetapi juga mengidentifikasi keterampilan serta kemampuan yang dimiliki masing-masing warga.
Hasil pendataan tersebut kemudian menjadi dasar untuk menghubungkan pencari kerja dengan Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di kabupaten dan kota. Melalui pelatihan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan sektor industri.
“Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan verifikasi dan pendataan keahlian dari para pengangguran di desa. Setelah itu, Bhabinkamtibmas membawa mereka ke BLK atau LPK yang ada di kabupaten/kota, serta menginformasikan kepada para pengusaha yang membuka lowongan bahwa para pencari kerja ini memiliki keahlian A, B, dan C,” jelas Rudy.
Dalam pelaksanaannya, POLIRAN juga melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan berbagai pihak terkait. Dinas Tenaga Kerja turut menyiapkan 50 ribu tempat pelatihan vokasi bagi masyarakat korban PHK sebagai upaya meningkatkan keterampilan agar lebih siap memasuki dunia kerja.
Selain mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, Polri juga menaruh perhatian terhadap transparansi proses perekrutan. Program ini diarahkan agar masyarakat memperoleh kesempatan kerja tanpa dibebani praktik percaloan maupun pungutan liar (pungli).
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terukur, Polri mengelola data pencari kerja yang telah tersalurkan melalui sebuah dashboard. Sistem tersebut digunakan untuk memantau perkembangan penempatan sekaligus keberlanjutan pekerjaan yang diperoleh para peserta.
Perhatian khusus juga diberikan kepada penyandang disabilitas. Rudy mendorong dunia usaha agar membuka kesempatan kerja secara setara dengan mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan masing-masing individu.
“Kami mendorong agar penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami akan mendorong para pengusaha dengan sekuat-kuatnya sehingga penyandang disabilitas di Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.
Program POLIRAN mendapat tanggapan positif dari pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar. Ia menilai kolaborasi tersebut dapat menjadi sarana mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan ketersediaan tenaga kerja. Namun, menurutnya, keberlanjutan program dan peningkatan keterampilan tetap menjadi faktor penting agar tenaga kerja mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.
Polri memastikan pelaksanaan POLIRAN akan terus dievaluasi berdasarkan hasil nyata di lapangan. Evaluasi tidak hanya mengukur jumlah kegiatan maupun peserta yang terlibat, tetapi juga jumlah pencari kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan serta kepastian keberlanjutan pekerjaan tersebut.
Rudy menegaskan, keberhasilan program harus dapat dilihat dari dampaknya terhadap penurunan angka pengangguran dan kemampuan daerah menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Parameter keberhasilan POLIRAN tentu pertama bagaimana angka pengangguran bisa menurun. Kedua, bagaimana suatu daerah mampu mengelola dan menyediakan lowongan pekerjaan yang melampaui jumlah pencari kerja. Kami akan mengevaluasi kegiatan masing-masing Polda dan melihat berapa jumlah yang sudah berhasil terserap melalui POLIRAN,” pungkas Rudy.
Melalui program ini, Polri berharap sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha dapat membuka akses pekerjaan yang lebih luas. Dengan demikian, masyarakat terdampak PHK maupun penyandang disabilitas memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

