BANDUNG – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Polri untuk memberantas praktik percaloan tenaga kerja dan pungutan liar (pungli) yang selama ini meresahkan masyarakat, khususnya para pencari kerja.
Instruksi tersebut menjadi salah satu langkah konkret Polri dalam melindungi masyarakat dari praktik pemerasan berkedok perekrutan tenaga kerja. Kapolri bahkan memerintahkan Kabareskrim Polri hingga seluruh Kapolda untuk bergerak cepat menindak para pelaku.
Penegasan itu disampaikan Suyudi saat meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menegaskan bahwa praktik percaloan tenaga kerja yang disertai pungutan ilegal tidak boleh lagi dibiarkan. Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan kesempatan kerja secara adil tanpa dibebani biaya tidak resmi oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan.
“Dengan program ini saya ingin menyampaikan, kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan,” tegas Suyudi.
Untuk memastikan instruksi tersebut berjalan, Kapolri secara khusus meminta Kabareskrim dan para Kapolda di seluruh Indonesia meningkatkan pengawasan serta merespons setiap laporan masyarakat. Penindakan diarahkan terhadap praktik percaloan yang terjadi dalam proses perekrutan tenaga kerja, baik di kawasan industri maupun di lingkungan internal perusahaan.
Kapolri menegaskan, tidak boleh ada ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan untuk melakukan pemerasan. Para pelaku yang terbukti melakukan praktik tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku, calo-calo yang selalu meresahkan,” ujarnya.
Selain memerintahkan aparat melakukan penindakan, Suyudi juga mengajak masyarakat, terutama para pencari kerja, untuk berani melaporkan apabila menemukan indikasi pemerasan, pungutan liar, maupun tawaran pekerjaan mencurigakan yang melibatkan calo tenaga kerja.
Polri telah menyediakan layanan pengaduan melalui call center 110 yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Selain itu, laporan juga bisa disampaikan secara langsung kepada Bhabinkamtibmas maupun Kapolsek setempat agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan! Kita berharap praktik-praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” tandasnya.
Kapolri juga mengingatkan para pencari kerja agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan yang tidak jelas prosedur maupun legalitasnya. Kewaspadaan diperlukan untuk menghindari penipuan, pemerasan, dan praktik percaloan yang dapat merugikan masyarakat secara materiil maupun menghambat kesempatan memperoleh pekerjaan.
Di sisi lain, Suyudi memberikan perhatian terhadap integritas para asesor uji kompetensi. Ia meminta proses penilaian kompetensi tenaga kerja dilakukan secara profesional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kemampuan calon pekerja.
Menurutnya, kepercayaan dunia usaha terhadap kualitas tenaga kerja juga perlu dibangun melalui proses pengujian kompetensi yang berintegritas. Dengan demikian, program Poliran tidak hanya berorientasi pada persoalan pengangguran, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih sehat.
Melalui program Polisi Peduli Pengangguran, Polri berupaya mengambil peran dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan ketenagakerjaan. Pemberantasan calo, pungli, dan praktik premanisme di sektor perekrutan diharapkan dapat membuka kesempatan kerja yang lebih transparan, adil, dan bebas dari tekanan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
