CIKEAS, JAWA BARAT — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan bencana maupun konflik sosial. Prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi menjadi landasan Polri dalam menyiapkan kekuatan personel dan sarana prasarana.
Kesiapan tersebut diwujudkan melalui Operasi Aman Nusa I dan Operasi Aman Nusa II. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang kemudian diteruskan Kapolri melalui apel gelar pasukan yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo di Lapangan Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat, Senin (7/9/2026).
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, keselamatan masyarakat menjadi salah satu prinsip utama yang harus dikedepankan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian, terutama ketika menghadapi situasi darurat.
“Secara prinsip, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Salus Populi Suprema Lex Esto. Ini menjadi salah satu prinsip dari kita,” ujar Isir dalam keterangannya di Cikeas, Senin (7/9/2026).
Isir menjelaskan, Polri menyiapkan dua operasi kontingensi untuk menghadapi berbagai dinamika yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat. Operasi Aman Nusa I diarahkan untuk menghadapi potensi konflik sosial, sementara Operasi Aman Nusa II difokuskan pada penanganan bencana alam.
Kesiapsiagaan tersebut dilakukan di tengah berbagai potensi bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Polri, kata Isir, masih mengawal proses pemulihan masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang kini mulai memasuki tahapan pemulihan.
Selain gempa bumi, Polri juga terus menangani ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), salah satunya di Kalimantan Barat. Upaya penanganan dilakukan melalui satuan tugas penyuluhan dan edukasi untuk memetakan persoalan sekaligus menangani akar penyebab terjadinya karhutla.
Polri juga mencermati peningkatan aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur, serta Gunung Ibu di Maluku Utara.
“Polda-Polda yang di mana ada gunung-gunung berapi yang menunjukkan aktivitas vulkanik itu kemudian sudah dalam kondisi yang siap siaga untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan,” kata Isir.
Untuk memastikan kesiapan di lapangan, Polri melakukan pengecekan terhadap kekuatan personel serta berbagai sarana dan prasarana pendukung. Kekuatan tersebut mencakup satuan tugas sosialisasi dan edukasi, pencarian dan pertolongan, hingga dukungan teknis dalam penanganan bencana maupun konflik sosial.
Waastamaops Kapolri Irjen Pol. Laksana mengatakan, dalam apel gelar pasukan tersebut sebanyak 5.582 personel dari Mabes Polri disiapkan untuk diperbantukan atau di-BKO-kan kepada Polda yang membutuhkan dukungan dalam menghadapi bencana.
“Jumlah dari anggota yang diapelkan itu adalah 5.582. Jumlah ini adalah kekuatan yang ada di Mabes Polri untuk nantinya di-BKO-kan kepada Polda yang memerlukan perbantuan dari Mabes Polri,” ujar Laksana.
Dukungan Polri tidak hanya berupa personel. Berbagai peralatan pendukung juga disiapkan, mulai dari helikopter, pesawat fixed wing, kendaraan operasional, dapur lapangan, water treatment, kendaraan kesehatan, hingga personel psikologi yang dapat memberikan layanan trauma healing kepada masyarakat terdampak bencana.
Laksana menambahkan, Polri juga menyiapkan personel dengan kemampuan khusus untuk mendukung proses pencarian, evakuasi, hingga perawatan korban. Seluruh kekuatan tersebut dapat digerakkan ke wilayah Polda yang terdampak apabila membutuhkan bantuan tambahan.
“Dan apabila Polda yang tidak terkena dampak bencana bisa membantu Polda yang terdampak bencana,” katanya.
Pola perbantuan lintas wilayah tersebut, lanjut Laksana, telah diterapkan dalam penanganan berbagai bencana sebelumnya. Polda yang wilayahnya tidak terdampak dapat mengirimkan personel untuk memperkuat Polda yang sedang menghadapi bencana.
“Polda yang tidak terdampak ini di-BKO-kan ke Polda yang terdampak untuk menambah kekuatan,” ujar Laksana.
Sementara itu, Isir mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian juga diminta memanfaatkan layanan hotline 110 agar respons dapat diberikan dengan cepat.
“Kami siap untuk kemudian membantu. Silakan gunakan hotline yang kami, yaitu 110, karena kami akan siap untuk kemudian merespons dan membantu,” tutur Isir.
Isir juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat terhadap berbagai informasi yang beredar di ruang digital, khususnya informasi mengenai aktivitas gunung api, bencana alam maupun penutupan bandara. Masyarakat diminta mengutamakan informasi resmi yang disampaikan pemerintah dan instansi berwenang.
“Masyarakat tetap tenang karena negara dan pemerintah memastikan untuk bisa hadir,” tegasnya.
Dengan kesiapan personel, peralatan, serta dukungan lintas wilayah, Polri memastikan Operasi Aman Nusa I dan Aman Nusa II menjadi bagian dari langkah kontingensi untuk memberikan respons cepat terhadap setiap perkembangan situasi.
Seluruh kesiapan tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memberikan perlindungan dan memastikan keselamatan masyarakat. Prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto pun kembali ditegaskan sebagai landasan utama Polri dalam menjalankan tugas di tengah berbagai potensi bencana dan gangguan keamanan.
