Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen penuh Polri dalam mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah. Melalui pembangunan Sentra Pelayanan Pangan Generasi (SPPG), Polri mengambil peran aktif dalam memastikan akses makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak sekolah di seluruh penjuru negeri.
Dalam keterangan pers yang disampaikan Senin (14/7/2025), Kapolri mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Juli 2025, sebanyak 190 SPPG telah masuk dalam tahap pengerjaan. Dari jumlah tersebut, 18 SPPG telah resmi beroperasi dan mulai memberikan pelayanan makanan bergizi secara langsung kepada pelajar.
“Progresnya cukup signifikan. Saat ini 18 SPPG sudah operasional, 27 sedang dalam tahap persiapan operasional dan verifikasi, sementara 145 lainnya masih dalam tahap pembangunan,” ujar Jenderal Sigit.
SPPG menjadi ujung tombak dari program MBG yang bertujuan menanggulangi persoalan gizi kronis di kalangan anak-anak sekolah. Tidak hanya sekadar membagikan makanan gratis, inisiatif ini juga dirancang untuk membentuk budaya makan sehat sejak usia dini, sekaligus mengatasi ketimpangan akses pangan di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.
Langkah progresif Polri ini menunjukkan bahwa institusi keamanan tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga aktif membangun pondasi masa depan bangsa melalui investasi pada kualitas sumber daya manusia.
“Kami berharap seluruh SPPG yang dibangun benar-benar bisa menjawab kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Ini bukan sekadar program, tapi investasi besar untuk generasi emas 2045,” tegas Kapolri.
Program MBG telah menjadi tonggak penting dalam agenda besar pembangunan manusia Indonesia. Kolaborasi lintas sektor—termasuk antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat—didorong untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program ini di lapangan.
Dengan target besar menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif, kehadiran SPPG di berbagai daerah menjadi bukti konkret bahwa pembangunan tidak hanya berbicara soal infrastruktur fisik, tetapi juga soal nutrisi, keadilan akses, dan masa depan bangsa.
Inilah wajah baru pelayanan publik yang lebih responsif, kolaboratif, dan progresif: negara hadir bukan hanya sebagai pelindung, tapi juga sebagai penyedia harapan bagi anak-anak Indonesia.
