Kediri, 27 Mei 2025 – Gelombang kemarahan publik memuncak hari ini di Kota Kediri. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Indonesia Bersatu menggelar aksi damai namun tegas di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kediri, menuntut pengusutan tuntas dugaan skandal korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, tapi teriakan keadilan dari masyarakat bawah yang selama ini terpinggirkan.
Diduga kuat, terjadi praktik manipulasi data nasabah oleh oknum di BRI Kota Kediri. Fakta mencengangkan terungkap: individu dengan gangguan jiwa bisa terdaftar sebagai penerima pinjaman KUR hingga Rp50 juta. Sementara para pelaku UMKM sejati – yang seharusnya menjadi prioritas program ini – justru ditolak dengan berbagai alasan teknis.
“Ini bukan lagi sekadar kesalahan administrasi. Ini kejahatan sistematis. Kami menduga ada sindikat yang bermain di balik penyaluran dana KUR,” ujar Revi, salah satu koordinator aksi. Ia juga mengungkapkan kekesalan karena surat permintaan audiensi yang sebelumnya dikirim ke pihak BRI tidak mendapat tanggapan.
Massa membawa berbagai poster dan spanduk dengan tuntutan keras:
“Tangkap Sindikat KUR BRI”,
“KUR BRI Sarana Membobol Uang Negara”,
“KUR Hanya untuk Orang Dalam”, hingga
“Karena ORDAL, ORGIL pun Bisa Dapat KUR”.
Pesan mereka jelas: ada kejahatan yang melibatkan sistem, dan negara tidak boleh tinggal diam.
Perwakilan aliansi kemudian diterima untuk mediasi oleh Nur Ngali dari Kejari Kediri. Dalam pertemuan itu, pihak kejaksaan menyatakan bahwa kasus di Unit BRI Pesantren sudah mulai diproses, namun untuk unit-unit lainnya masih dalam tahap penyelidikan. Aliansi menekankan pentingnya memeriksa seluruh rantai birokrasi, dari mantri hingga pimpinan unit.
Tak berhenti di Kejaksaan, massa melanjutkan aksinya ke Kantor Cabang BRI Kota Kediri. Suasana memanas ketika massa kembali menyuarakan fakta bahwa UMKM justru banyak terjerat pinjaman online dan rentenir akibat tersingkir dari akses KUR. “Program KUR seharusnya jadi penyelamat rakyat kecil. Tapi kini justru menjadi alat perampokan uang negara oleh oknum tidak bertanggung jawab,” seru salah satu orator.
Pihak BRI akhirnya bersedia menemui massa dalam sesi mediasi terbuka. Turut hadir perwakilan dari OJK, kepolisian yang diwakili AKP Iwan S, serta pejabat BRI regional seperti Irwan dari Kanwil dan Prasetyo dari operasional. Namun sayangnya, dialog tersebut tidak membuahkan hasil. Tidak ada kesepakatan atau komitmen konkret yang disampaikan pihak BRI.
Aliansi Masyarakat Indonesia Bersatu menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mendesak agar semua pegawai BRI yang terlibat diberhentikan, aset pelaku disita, dan dana negara dikembalikan. “Jika aparat tidak bertindak, kami siap turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar,” tegas Revi.
Aksi hari ini menjadi peringatan keras bagi institusi keuangan negara: kepercayaan publik tidak boleh dikhianati. Jika program rakyat seperti KUR bisa disalahgunakan, maka yang hancur bukan hanya ekonomi – tapi juga moralitas lembaga.
(yudha)
