KEDIRI — Langkah tegas diambil Wali Kota Kediri Vinanda Prameswari alias Mbak Wali dalam upaya mewujudkan kota yang lebih tertata dan modern. Senin (30/6/2025), ia memimpin langsung penindakan terhadap tiang dan kabel telekomunikasi ilegal di sepanjang Jalan Brawijaya. Sebanyak 40 tiang tanpa rekomendasi teknis langsung dicabut sebagai bagian dari gerakan penataan infrastruktur kota yang progresif dan pro-ruang publik.
“Sudah saatnya kita menyudahi wajah kota yang dipenuhi kabel semrawut dan tiang-tiang yang menghalangi pejalan kaki. Kita ingin ruang publik yang nyaman, aman, dan sedap dipandang,” tegas Mbak Wali di sela peninjauan.
Penertiban ini bukan sekadar soal estetika. Banyak tiang dan kabel selama ini mengganggu hak pejalan kaki di trotoar serta menimbulkan potensi bahaya, terutama pada malam hari atau saat hujan. Pemkot Kediri menyatakan, ini adalah awal dari agenda besar transformasi kota, yang menargetkan pemindahan seluruh jaringan utilitas ke bawah tanah.
Mbak Wali menegaskan, penataan tidak berhenti di Jalan Brawijaya. Ia sudah memerintahkan Dinas PUPR untuk memetakan ruas-ruas lain yang dipenuhi tiang tanpa izin teknis. “Kita tidak boleh kompromi dengan pelanggaran. Apalagi jika itu merugikan publik,” tandasnya.
Plt Kepala Dinas PUPR, Yono Heryadi, menyebut ada sekitar 13.000 tiang berdiri di seluruh Kediri, dan banyak di antaranya belum mengantongi rekomendasi teknis. Menurutnya, selama ini sejumlah provider telekomunikasi mendirikan tiang secara sembarangan karena belum adanya regulasi daerah yang spesifik. Kini, Pemkot Kediri mengambil sikap tegas berbasis UU Jalan Nomor 2 Tahun 2022.
“Kita stop dulu pemberian izin baru. Provider yang belum legal kita arahkan kolaborasi dengan yang sudah punya izin. Ini bagian dari penataan sistemik, bukan hanya tambal sulam,” ujar Yono.
Lebih progresif lagi, Pemkot Kediri mulai mengembangkan konsep jaringan utilitas bawah tanah. Pilot project-nya sudah dimulai di kawasan Jalan Stasiun, dengan PLN dan sejumlah provider menyatakan dukungan penuh. Ini sejalan dengan visi Wali Kota Kediri dalam mewujudkan infrastruktur berkelanjutan, efisien, dan minim gangguan visual.
“Kita ingin Kediri bukan cuma berkembang, tapi melompat jadi kota yang modern dan inklusif, di mana ruang publik dimanfaatkan secara adil dan teratur,” ujar Mbak Wali.
Penindakan ini juga membuka ruang partisipasi publik. Warga didorong aktif melapor jika menemukan keberadaan tiang-tiang ilegal di lingkungan mereka. Penataan infrastruktur kota bukan semata urusan pemerintah, melainkan kolaborasi semua elemen untuk menciptakan Kediri yang Mapan dan Ngangeni — kota yang dirindukan karena rapi, ramah, dan nyaman ditinggali.
