Jakarta — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memberikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, atas inisiatif konkret dalam menyelesaikan persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menimpa ribuan buruh.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menyebutkan bahwa langkah Kapolri melepas 700 buruh terdampak PHK untuk kembali bekerja di tempat baru merupakan tindakan luar biasa dan bersejarah. Buruh-buruh tersebut akan bekerja di dua perusahaan baru, yakni PT Tah Sung Hung di Brebes, Jawa Tengah, dan PT Indonesia Dreamers Sports (IDS) di Cirebon, Jawa Barat.
“Ini hari yang bersejarah sekali. 700 buruh dilepas langsung oleh Pak Kapolri untuk bekerja kembali. Ini tidak hanya menyelamatkan kehidupan mereka, tetapi juga memulihkan harapan dan martabat kaum pekerja,” ujar Andi Gani dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, inisiatif ini lahir dari komitmen kuat Polri dan jajarannya dalam menangani persoalan ketenagakerjaan, khususnya dalam merespons situasi darurat PHK massal yang sebelumnya terjadi di sejumlah perusahaan. Ia berharap sinergi ini dapat berlanjut dan menjadi model kolaborasi antara aparat negara dan serikat buruh.
Lebih lanjut, Presiden KSPSI mengungkapkan bahwa total lowongan pekerjaan baru yang telah disiapkan di dua wilayah tersebut mencapai 35.000 posisi. Ini menjadi angin segar bagi ribuan pekerja yang sebelumnya dirumahkan tanpa kepastian. “Pak Kapolri luar biasa. Ini bukan hanya janji, tapi sudah dibuktikan nyata,” imbuhnya.
Para buruh yang dialihkan ke perusahaan baru tersebut sebelumnya bekerja di lima perusahaan besar yang mengalami gelombang PHK, yakni Victory Ching Luh, Adis Dimension Footwear, Danbi, Yi Hong, dan satu perusahaan lainnya. Pada tahap pertama, 700 buruh telah dipindahkan, dan tahap kedua akan menyusul dengan 1.500 buruh tambahan.
Andi Gani menegaskan bahwa seluruh buruh yang dipindahkan ke perusahaan baru akan bekerja dengan status pegawai tetap, bukan outsourcing. Sebagai bentuk dukungan, DPP KSPSI juga menjamin tempat tinggal sementara untuk tiga bulan pertama bagi para buruh yang direlokasi.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tidak ada konflik antara langkah ini dan peran Kementerian Ketenagakerjaan. “Tidak ada tabrakan. Tujuannya sama, membantu buruh kembali bekerja. Kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak? Kita lakukan yang terbaik,” pungkasnya.
Langkah cepat dan konkret ini dinilai sebagai terobosan penting dalam penanganan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Bagi KSPSI dan para buruh, ini menjadi bukti bahwa sinergi antara negara dan pekerja dapat berjalan harmonis, efektif, dan mengedepankan keberpihakan pada nasib buruh.
(ris)
