KEDIRI – Semakin semrawutnya kabel-kabel jaringan internet di berbagai sudut Kota Kediri menuai keresahan dari warga dan aktivis. Keberadaan kabel optik dan tiang-tiang wifi yang menjuntai sembarangan dinilai telah merusak keindahan kota yang dulu dikenal asri dan nyaman, sekaligus membahayakan keselamatan masyarakat.
Pemandangan kabel yang menggantung rendah di atas trotoar maupun jalan utama membuat wajah kota menjadi kumuh. Kondisi ini diperparah oleh dugaan bahwa sebagian besar pemasangan jaringan tersebut dilakukan tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah setempat.
Sejumlah penyedia layanan internet seperti Biznet, MyRepublic, dan CS Net disebut menjadi bagian dari pemasangan kabel yang dikeluhkan warga. Kabel-kabel tersebut menjulur sembarangan, bahkan di beberapa titik nyaris menyentuh badan jalan, sehingga membahayakan pengendara motor maupun pejalan kaki.
Ketua LSM Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Revi Pandega, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima puluhan laporan dari masyarakat terkait persoalan ini. Ia juga telah melayangkan surat pengaduan resmi kepada Pemkot Kediri agar segera dilakukan penertiban.
“Ini bukan hanya persoalan estetika kota, tapi juga masalah keselamatan dan hukum. Jangan sampai ada korban jiwa dulu baru pemerintah bertindak,” tegas Revi kepada media, Senin (19/5).
Revi juga menyesalkan sikap Dinas PUPR Kota Kediri yang dinilai melakukan pembiaran. Menurutnya, penertiban selama ini hanya bersifat simbolis dan tidak menyentuh akar persoalan. Ia menuntut adanya audit menyeluruh terhadap seluruh infrastruktur jaringan optik dan wifi yang terpasang di wilayah Kediri.
Masyarakat pun berharap agar Pemkot Kediri, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perhubungan dapat bersinergi dan bersikap tegas. Warga menuntut agar setiap pemasangan tiang dan kabel internet ke depan harus memenuhi prosedur perizinan dan mengutamakan keselamatan publik.
Jika tidak ada tindakan nyata, Revi menegaskan pihaknya siap menempuh jalur hukum. “Kami akan membawa persoalan ini lebih jauh. Keselamatan dan kenyamanan masyarakat tidak bisa dikompromikan. Pemerintah harus hadir menyelesaikan persoalan ini secara serius,” tutup Revi.
