Polri Gelar Sidang Etik Perwira Tinggi EHS Besok, Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Jadi Sorotan

Polri Gelar Sidang Etik Perwira Tinggi EHS Besok, Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Jadi Sorotan

Loading

JAKARTA – Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap seorang perwira tinggi Polri berinisial EHS pada Selasa, 17 November 2026. Sidang akan berlangsung di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta.

Agenda persidangan tersebut menjadi bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri atas sejumlah dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada EHS. Proses ini sekaligus menjadi mekanisme internal institusi dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang melibatkan personel kepolisian.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan jadwal pelaksanaan sidang tersebut. Ia menyampaikan bahwa persidangan akan digelar sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh Divpropam Polri.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam perkara ini, EHS dipersangkakan melakukan sejumlah pelanggaran, mulai dari dugaan penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, hingga tindakan yang dinilai tidak sesuai prosedur. Selain itu, terdapat dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan akses ketika EHS menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Untuk memeriksa perkara tersebut, sidang KKEP akan dipimpin Komjen Pol Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku Ketua Komisi merangkap anggota. Ia akan didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K., sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.

Sementara itu, anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Pol Dr. Untung Widiatmoko, S.I.K., M.H., IJP Arie Ardian Rishadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol Toni Ariadi Efendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M. Komposisi majelis tersebut akan menjalankan pemeriksaan dan proses persidangan sesuai mekanisme yang berlaku.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, EHS dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Polri menegaskan bahwa seluruh rangkaian persidangan akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, prosedural, dan proporsionalitas. Institusi juga menyatakan komitmennya untuk menjunjung tinggi etika, objektivitas, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pemeriksaan.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tutup Trunoyudo.

Sidang yang dijadwalkan berlangsung pada 17 November 2026 tersebut menjadi tahapan penting untuk menguji dugaan pelanggaran kode etik yang disangkakan kepada EHS. Hasil persidangan nantinya akan menentukan tindak lanjut terhadap perkara tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Polri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *