Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri peresmian proyek revamping ammonia Pabrik 2 PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) yang berlangsung di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/1/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi pupuk nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri mendampingi Ketua dan Menteri Pertanian Republik Indonesia serta turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polri dengan PT Pupuk Indonesia terkait pengawalan dan penguatan sistem distribusi pupuk di Indonesia. MoU ini bertujuan untuk memastikan pupuk tersalurkan secara tepat sasaran kepada para petani yang membutuhkan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa proyek revamping yang dilakukan di PT Pupuk Kaltim memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi produksi pupuk nasional. Menurutnya, peningkatan efisiensi tersebut berkisar antara 10 hingga 16 persen, sehingga memberikan keuntungan besar bagi negara dalam menjaga ketersediaan pupuk.
“Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan undangan mendampingi Ketua dan Pak Menteri Pertanian melaksanakan peresmian revamping di PT Pupuk Kaltim. Artinya negara bisa melaksanakan efisiensi, khususnya dalam produksi pupuk, sebesar 10 sampai 16 persen,” ujar Kapolri dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa MoU antara Polri dan PT Pupuk Indonesia difokuskan pada pengawalan pendistribusian pupuk agar benar-benar sampai ke tangan petani. Ia menegaskan, ketepatan sasaran merupakan kunci utama dalam mendukung keberhasilan sektor pertanian nasional.
“Kami melaksanakan penandatanganan MoU untuk pendistribusian pupuk, sehingga pupuk betul-betul bisa tepat sasaran sampai di masyarakat petani yang membutuhkan,” tegasnya.
Selain ketepatan sasaran, Kapolri juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam proses distribusi pupuk. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penyaluran pupuk, meskipun hanya satu minggu, dapat berdampak besar terhadap penurunan produktivitas pertanian secara nasional dan berpotensi menimbulkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah.
“Harapan kita sampai tepat waktu, karena tadi disampaikan bahwa keterlambatan satu minggu akan berdampak terhadap penurunan produktivitas, dan apabila dinasionalkan itu merugikan seratus triliun,” ungkap Kapolri.
Kapolri menegaskan, tertibnya distribusi pupuk akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan produktivitas petani. Dengan produktivitas yang terjaga, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, bahkan menjadi salah satu lumbung padi dunia.
“Sebagaimana arahan Pak Presiden, kita sedang membuat road map ke depan. Selain mewujudkan swasembada pangan, Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu negara lumbung padi dunia,” katanya.
Sebagai tindak lanjut MoU tersebut, Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di Indonesia untuk maksimal dan optimal dalam mengawal proses distribusi pupuk di setiap daerah. Pengawalan ini diharapkan dapat mencegah penyimpangan serta memastikan pupuk sampai tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kami dari jajaran Polri berterima kasih dan akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan seluruh jajaran untuk ikut mengawal distribusi pupuk sehingga produktivitas petani optimal dan target swasembada pangan sesuai arahan Presiden benar-benar dapat tercapai,” pungkas Kapolri.
