Jakarta – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025). Pertemuan ini menjadi ajang strategis untuk menghimpun masukan dari berbagai tokoh nasional yang hadir, dalam rangka mempercepat transformasi Polri menuju lembaga yang semakin profesional, transparan, dan berintegritas. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat kolaborasi antara masyarakat sipil dan institusi kepolisian.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa audiensi ini berperan penting dalam merumuskan berbagai gagasan dan pandangan yang diperlukan untuk memperkuat institusi kepolisian. Menurutnya, GNB selama ini telah menjadi salah satu pihak yang konsisten menyuarakan gagasan reformasi mendalam kepada Presiden, sehingga pertemuan ini menjadi ruang dialog yang sangat relevan. “Pertemuan ini memberikan banyak masukan berharga, tidak hanya yang bersifat teknis, tapi juga filosofis dalam rangka memperbaiki sistem kepolisian,” ujar Jimly.
Jimly juga menekankan pentingnya menjaga Polri dari intervensi politik dan kepentingan bisnis. Menurutnya, langkah tersebut merupakan fondasi utama untuk membangun kembali kepercayaan publik yang selama ini menjadi tantangan bagi institusi kepolisian. Ia menambahkan bahwa seluruh proses reformasi harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan semua pemangku kepentingan, serta berfokus pada pembenahan internal dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, pimpinan Gerakan Nurani Bangsa, Dr. (H.C) Dra. Hj. Sinta Nuriyah Wahid, menyampaikan bahwa Polri harus selalu hadir sebagai pelindung masyarakat dan penjaga kedaulatan bangsa. Dalam pandangannya, kepolisian yang kuat adalah kepolisian yang berpihak pada rakyat serta menjaga harmoni sosial. “Kepolisian dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan siklis negara, bukan untuk melukai rakyat. Hal ini hanya bisa terwujud melalui penyelenggaraan negara yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat,” tegas Sinta.
Dari perspektif hukum, Prof. Dr. Otto Hasibuan menilai pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai tonggak sejarah penting. Ia menyebut keputusan Presiden sebagai “keputusan emas” yang membuka ruang besar bagi pembenahan institusi kepolisian secara menyeluruh. “Kami membuka diri untuk semua pihak memberikan kontribusi positif. Reformasi ini tidak hanya tentang masalah, tapi juga tentang solusi,” ujarnya. Menurut Otto, komisi kini fokus menelusuri akar masalah yang menyebabkan kepercayaan publik belum sepenuhnya pulih.
Otto juga menambahkan bahwa pembenahan kepercayaan publik harus dilakukan secara sistemik, mulai dari perbaikan struktur, optimalisasi fungsi pengawasan, hingga peningkatan kapasitas personal Polri. Dengan langkah-langkah yang tepat, ia yakin bahwa reformasi dapat berjalan lebih terarah dan menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Polri selama ini.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap dukungan dan semangat kolaboratif dari GNB dan Komisi Reformasi. Ia menegaskan bahwa Polri senantiasa terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. “Masukan masyarakat sangat penting agar Polri menjadi lembaga yang benar-benar melindungi, melayani, dan mencintai rakyat,” ucap Kapolri.
Kapolri juga menegaskan kesiapan institusinya untuk menjalankan rekomendasi yang akan disusun oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri. Menurutnya, implementasi rekomendasi tersebut merupakan langkah nyata Polri dalam mewujudkan reformasi yang holistik dan berkelanjutan di tubuh institusi kepolisian, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
Pertemuan antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dan Gerakan Nurani Bangsa ini menandai babak baru dalam sinergi antara masyarakat sipil dan institusi negara. Melalui dialog terbuka dan konstruktif, kedua pihak optimis bahwa reformasi Polri dapat berjalan lebih efektif, memperkuat profesionalisme aparat, dan semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tersebut. Dialog serupa direncanakan terus digulirkan guna memastikan reformasi tidak berhenti sebagai wacana, melainkan terwujud dalam tindakan nyata.
