TUBAN – Suasana panas meliputi Balai Desa Kepohagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban pada Sabtu (2/8/2025), ketika puluhan warga mendatangi kantor desa dengan niat menyegel total sebagai bentuk kekecewaan terhadap Kepala Desa mereka, DS, yang diduga telah menyelewengkan dana desa hingga miliaran rupiah.
Amarah warga tak terbendung setelah mengetahui bahwa dana sebesar Rp1,1 miliar lebih, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa dan pengelolaan irigasi pertanian, diduga digelapkan oleh sang Kades. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa dana tersebut mencakup Rp845 juta dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kas HIPPA, serta Rp290 juta dari investor irigasi HIPPA.
Kapolsek Plumpang AKP Suganda yang mendapat laporan segera turun ke lokasi dan melakukan upaya mediasi. Ia menenangkan massa yang sempat berencana menutup akses pelayanan desa secara keseluruhan. “Warga sempat mengusulkan agar pelayanan desa dipindah ke rumah masing-masing perangkat. Tapi itu melanggar aturan, karena kantor balai desa adalah simbol pemerintahan,” tegasnya, Minggu (3/8/2025).
Berkat pendekatan persuasif, warga akhirnya membatalkan niat untuk menyegel seluruh kantor desa. Sebagai gantinya, mereka hanya menyegel ruang kerja Kepala Desa sebagai bentuk protes simbolis. Meski demikian, situasi di lokasi sempat memanas dan membuat aktivitas pelayanan desa terganggu.
Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh kekecewaan warga karena Kepala Desa DS tidak menepati janjinya. Ia sebelumnya berjanji akan mengembalikan dana yang dibawanya pada Sabtu (2/8), namun hingga waktu yang ditentukan, DS tak kunjung datang dan bahkan sulit dihubungi. Ketiadaan itikad baik dari DS menjadi pemicu utama aksi warga.
“Seharusnya hari Sabtu kemarin, dia mengembalikan uang. Tapi nyatanya, tidak muncul dan sulit dihubungi. Warga akhirnya geram dan langsung datang ke balai desa,” terang AKP Suganda.
Selain penyegelan, warga juga secara terbuka menuntut agar Kepala Desa segera mempertanggungjawabkan tindakannya dan mengembalikan seluruh dana yang diduga digelapkan. Mereka meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap oknum pemimpin desa yang dianggap mengkhianati kepercayaan masyarakat.
Hingga saat ini, keberadaan DS masih menjadi misteri. Informasi sementara menyebutkan bahwa penyelewengan dana tersebut terjadi secara bertahap sejak tahun 2023. Warga berharap agar pihak berwenang segera turun tangan mengusut tuntas kasus ini dan tidak membiarkannya menguap begitu saja. Aksi lanjutan warga pun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan jika tidak ada langkah konkret dari pihak berwenang.
(ris)
