Nganjuk – Dalam upaya mendukung ketahanan pangan daerah, Kapolres Nganjuk AKBP Henri Noveri Santoso, S.H., S.I.K., M.M. menerima audiensi dari Perum Bulog dan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk pada Jumat (25/7/2025). Pertemuan ini membahas secara khusus persiapan musim tanam jagung serta rencana pembelian hasil panen jagung usai musim panen padi.
Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Kapolres tersebut menjadi langkah awal penting dalam membangun sinergi lintas sektor antara kepolisian, instansi pertanian, dan lembaga pangan negara. Tujuannya adalah menciptakan sistem pertanian jagung yang lebih terstruktur, mulai dari proses tanam hingga penyerapan hasil panen.
Kapolres Nganjuk menegaskan komitmen Polres untuk mendukung penuh kegiatan pertanian di wilayahnya. Ia menyoroti pentingnya pola kemitraan antara petani, pemerintah, dan Bulog agar petani memiliki jaminan pasar dan kepastian distribusi yang aman serta efisien.
“Kami siap mendukung penuh upaya Dinas Pertanian dan Bulog dalam menyiapkan musim tanam jagung. Kami harap pola kemitraan dan jaminan pembelian hasil panen bisa memberikan kepastian bagi petani, baik dari sisi keamanan distribusi maupun kelangsungan ekonomi mereka,” tegas AKBP Henri.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Ida Shobihatin, A.P., M.Si., dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pemetaan lahan potensial di berbagai kecamatan. Langkah ini diambil guna mengidentifikasi wilayah yang cocok untuk peralihan dari komoditas padi ke jagung.
Menurut Ida, dukungan dari Polres Nganjuk sangat membantu dalam memberikan rasa aman kepada para petani. Di sisi lain, keterlibatan Bulog sebagai off-taker akan menjamin hasil panen jagung memiliki pasar yang jelas, sehingga petani tidak lagi khawatir terhadap fluktuasi harga.
“Dengan adanya dukungan dari Polres dan komitmen Bulog, kami optimis musim tanam jagung mendatang akan lebih baik. Petani akan merasa lebih terlindungi dan hasil panennya memiliki pasar yang pasti,” ungkapnya.
Audiensi ini juga bertujuan untuk membangun sistem terintegrasi dalam sektor pertanian, mencakup aspek produksi, distribusi, hingga penyerapan hasil panen. Diharapkan melalui koordinasi yang solid antara semua pihak, kesejahteraan petani dapat meningkat dan ketahanan pangan lokal dapat terjaga.
Sinergi antara instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pangan seperti ini menjadi langkah konkret dalam menghadapi tantangan pangan nasional. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian membutuhkan dukungan kolaboratif agar bisa berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
(ris)
