KEDIRI — Gelombang desakan terhadap transparansi dan keadilan dalam dunia pendidikan kembali menguat. Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Masyarakat Peduli Pendidikan menggelar aksi damai lanjutan di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada Selasa (8/7/2025), menuntut investigasi menyeluruh terhadap dugaan kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025.
Aksi tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap ketidaktegasan Cabang Dinas Pendidikan Kediri dalam mengawasi jalannya proses PPDB. Dalam orasinya, koordinator aksi Welly Wipratama menuding adanya praktik mafia pendidikan yang dibiarkan tumbuh subur. “Kami datang bukan hanya membawa kekecewaan karena banyaknya peserta didik yang kemungkinan dirugikan dalam penerimaan PPDB tahun 2025 ini, tapi juga harapan akan perubahan. Mafia pendidikan harus dibongkar sampai ke akar-akarnya,” tegas Welly di hadapan para peserta aksi dan aparat kepolisian yang mengawal jalannya demonstrasi.
Massa juga menyoroti dugaan adanya manipulasi data dan permainan kuota dalam sistem seleksi murid baru di sejumlah sekolah negeri di Kota Kediri, baik tingkat SMA maupun SMK. Dalam pernyataan tertulisnya, aliansi meminta agar Kejaksaan Negeri segera membentuk tim investigasi khusus untuk mengaudit seluruh proses PPDB, serta menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum pejabat Cabdin dalam permainan tersebut.
Tidak berhenti di situ, peserta aksi juga mendesak penelusuran lebih lanjut terhadap SMKN 1 Kediri, yang sebelumnya menjadi sorotan publik karena dugaan pelanggaran prosedural dan penyalahgunaan anggaran. Mereka meminta audit menyeluruh terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak 2022 hingga 2025, termasuk alokasi dana pembangunan dan pemeliharaan gedung.
Aksi damai yang digelar sejak pagi tersebut akhirnya mendapatkan tanggapan dari pihak Kejari Kota Kediri. Dua perwakilan kejaksaan, Purwanto dan Nur Ngali dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), menemui massa dan menyatakan bahwa kejaksaan akan mendalami laporan masyarakat. Mereka juga mengapresiasi cara penyampaian aspirasi yang damai dan tertib.
Salah satu orator aksi dari Aliansi Macan juga menyuarakan dukungan terhadap Kepala Cabdin Pendidikan Provinsi Jatim di Kediri, namun dengan catatan: ia harus berani melakukan bersih-bersih terhadap bawahannya yang diduga terlibat dalam praktik mafia SPMB. “Bersihkan oknum-oknum nakal di sekolah negeri, baik SMAN maupun SMKN, demi marwah pendidikan kita,” serunya.
Meski belum memperoleh jaminan tindakan konkret, para peserta aksi menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses ini. Mereka berjanji akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka diabaikan. “Ini bukan akhir, tapi awal dari perjuangan panjang masyarakat sipil untuk merebut kembali keadilan dalam dunia pendidikan, Kami menerima pengaduan dari masyarakat bila ada kekecewaan atau kemungkinan dirugikan terkait proses PPDB tahun 2025 dengan membuka sekretariat di HW kafe Jl. Hayam Wuruk 99 buka pukul 10.00 – 15.00 WIB.” ujar Welly menutup aksinya.
Aksi ini menjadi penanda penting bahwa masyarakat kini semakin sadar dan berani bersuara dalam mengawasi jalannya sistem pendidikan. Harapan mereka satu: pendidikan yang bersih, adil, dan berpihak pada anak-anak bangsa, bukan pada kepentingan sempit para oknum.
